Relawan Jokowi melaporkan Najwa Shihab terkait wawancara kursi kosong Menteri Terawan. Namun Polda Metro Jaya menolak laporan itu dan mengarahkan untuk lapor ke Dewan Pers. Najwa pun menyatakan siap untuk diperiksa. Najwa mengaku sudah mendengar informasi dari pemberitaan bahwa Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Sementara, Dewan Pers melihat fenomena Nana (Najwa) mewawancarai kursi kosong ya bagian dari kreativitas untuk menarik perhatian audiens. Jauhar melanjutkan, dalam pandangannya apa yang dilakukan Najwa Sihab tidak melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Saya rasa tidak ada Pasal dari KEJ yang dilanggar Nana, ujar Jauhar.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencatat, Selasa (22/9/2020), akan terajdi fenomena ekuinoks. Karenanya, matahari akan berada tepat di atas kepala bagi yang berada di garis khatulistiwa. Apa itu Ekuinoks? Ekuinoks dalam setahun terjadi 2 kali pada bulan Maret dan September. Dilansir dari laman LAPAN, Ekuinoks September merupakan titik perpotongan ekliptika dan ekuator langit yang dilewati matahari dalam perjalanan semu tahunan matahari dari langit belahan Utara menuju belahan Selatan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan vaksin Covid-19 akan siap dalam waktu dekat. Ia menyebut tiga atau empat minggu lagi. Awal bulan ini, pakar penyakit menular terkemuka AS Dr Anthony Fauci mengatakan kepada CNN bahwa sebagian besar ahli yakin vaksin akan siap pada November atau Desember.

Game Among Us yang dirilis pengembang Innersloth pada 2018 ini mengajarkan pengguna untuk selalu waspada dengan orang di sekitarnya, bahkan dengan temannya sendiri. Sebab, di game ini, selain berperan sebagai teman seperjuangan yang memiliki satu visi dan misi, atau istilahnya crewmate, kerabat mereka juga bisa saja menjadi penjahat yang sedang menyamar, alias impostor.

Masker KN95 dimaksudkan untuk menyaring 95 persen partikel aerosol. Namun, organisasi keselamatan pasien nonprofit ECRI mengeluarkan peringatan bahaya tinggi terhadap masker ini. Sebuah analisis menemukan, 70 persen masker KN95 yang diimpor dari China tidak memenuhi standar filtrasi. Kekurangan masker N95 memaksa rumah sakit mencari alternatif untuk melindungi petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19. Rumah sakit pun ikut antre menunggu masker KN95.

Majelis etik yang dipimpin Ketua Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hotorongan, akhirnya memvonis Ketua KPK Firli Bahuri bersalah melakukan pelanggaran etik. Tumpak menyebut Firli mendapatkan sanksi ringan berupa terguran tertulis 2. Sementara, Majelis etik Albertina Ho membacakan terkait hal memberatkan terhadap Filri tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

Saat memilih kain untuk membuat masker wajah buatan sendiri untuk melindungi dari virus corona, ternyata sutra lebih baik daripada katun. Terlebih bila digunakan bersama dengan alat bantu pernapasan, menurut sebuah studi baru dari para peneliti dengan University of Cincinnati. Dalam analisis tentang jenis kain apa yang terbaik saat membuat masker buatan sendiri, sutra disebut menjadi yang terbaik. Para peneliti mengatakan bahan ini tidak hanya nyaman tetapi juga bernapas dan menolak kelembapan - sebuah "sifat yang diinginkan dalam memerangi virus di udara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp26,5 miliar yang nantinya akan diberikan kepada para pelaku budaya atau seniman terdampak pandemi Covid-19. Anggaran tersebut rencananya akan diberikan kepada 26.500 pelaku budaya yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, masing-masing pelaku budaya akan mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta per orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, membantah isu soal penghapusan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Pemerintah, kata Ida, masih mengakomodasi hal tersebut dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut Ida, pengaturan upah masih diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia juga menegaskan bahwa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, perusahaan dilarang menangguhkan pembayaran UMP atau UMK.